Sistem Bretton Woods: Kembalinya Peran Negara

Pasca Perang Dunia II, para pemimpin negara-negara sekutu melakukan konferensi untuk membahas tata ekonomi pasca perang. Para pemimpin sekutu berkonferensi di Hotel Mount Washington, New Hampshire, AS dengan agenda pokok menciptakan tatanan ekonomi yang stabil dan fleksibel, yang bisa mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan menghindarkan desakan nasionalistik yang telah menyebabkan terjadinya dua kali perang dunia. Beberapa persolan yang muncul pasca perang antara lain, produksi pertanian peserta perang telah pulih menyebabkan kelebihan produksi dalam skala global, karena negara di luar peserta perang berhasil meningkatkan produksi untuk mensuplai negara-negara peserta perang. Selain itu sumber daya yang digunakan untuk perang yang membuat defisit Balance of Payment harus segera diatasi.

Dalam konferensi yang  berlangsung dari tanggal 1-22 Juli 1944 menghasilkan sistem Bretton Woods. Lahirnya sistem ini tidak terlepas dari peranan dua tokoh besar yaitu John Maynard Keyness dari Inggris dan Harry Dexter White dari Amerika Serikat. Sistem Bretton Woods merupakan upaya liberalisasi tata ekonomi internasional dalam bidang perdagangan dan finansial.Selain itu,  sistem ini juga memberikan hak pada pemerintah untuk mengendalikan semua jenis perpindahan kapital melintas batas negara. Aturan dalam sistem Bretton Woods diinspirasi oleh liberalisasi tertanam atau dikenal dengan Embedded Liberalism. Istilah liberalisme tertanam ini dimunculkan oleh John Gerard Ruggie dalam artikel yang terbit pada tahun 1982 berjudul International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order (Ruggie, 1982). Dalam embedded liberalism, negara anggota mencoba melindungi kepentingan warganya (memberikan kesejahteraan ) dan memperkuat ekspor (mengatur perekonomian) dengan membuka proteksi perdagangan antar negara (atau dikenal dengan Istilah : Keynes at Home, Smith Abroad).

Penggunaan istilah Keynes at home karena dalam sisi domestic, kebijakan ekonomi politik  negara menganut paham Keynesian yang melihat bahwa negara memiliki peranan penting dalam perekonomian, hal ini mendorong terjadinya campur tangan negara dalam pembangunan ekonomi. Menurut Keynes, perpindahan kapital dalam jumlah besar dan tak terkendali akan memaksakan penyesuaian yang sulit pada neraca berjalan yang kurang fleksibel pada gilirannya akan mendorong munculnya tindakan-tindakan proteksionis. Kebijakan proteksionisme yang muncul di berbagai negara pasca perang Dunia II atau dikenal dengan istilah “beggar thy neighbour policies”, dalam hal ini negara mengambil keuntungan sebesar besarnya bagi dirinya sendiri dan merugikan negara lain dengan menerapkan bea masuk yang sangat luas, menerapkan kuota dan hambatan perdagangan lainnya serta saling melakukan devaluasi (competitive devaluation). Dalam upaya untuk menciptakan sistem nilai tukar yang stabil maka perpindahan kapital harus dikendalikan agar tidak merusak tata perdagangan Bretton Woods.

Latar belakang politik dalam sistem Bretton Woods adalah dianutnya paham liberalisme dengan cara dibukanya kran-kran proteksionisme di negara-negara Eropa (Istilah Smith abroad). Landasan dalam sistem ini adalah nilai tukar yang tetap untuk menghindari kebijakan ”beggar thy neighbor. Kebijakan beggar thy neighbor dapat menyebabkan kemiskinan bagi negara lain, apabila suatu negara terjerumus dalam kemiskinan maka ia akan menjadi sasaran bagi sosialisme Uni Soviet, sehingga untuk mencapai kemakmuran perlu diterapkan mekanisme perdagangan bebas tanpa proteksionisme. Dengan demikian, sistem baru yang dibentuk yaitu dengan menerapkan pasar bebas akan mencegah negara-negara jatuh pada kemiskinan yang pada akhirnya menganut sosialisme Uni Soviet. Kebijakan ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan karyanya yang begitu terkenal dengan judul an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), hingga Adam Smith dijuluki sebagai bapak kapitalisme.

Sistem Bretton Woods merupakan sistem moneter internasional yang mempertahankan nilai tukar tetap dan otonomi ekonomi domestik melalui empat inovasi baru yaitu fleksibilitas nilai tukar, pengendalian kapital, dana stabilisasi dan Dana Moneter Internasional. Sebagai badan peyelenggara dari inovasi dalam Bretton Woods maka dibentuklah lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) serta satu bentuk sistem moneter internasional yaitu sistem nilai tukar Bretton Woods. (Mas’oed, 1994). Sistem nilai tukar Bretton Woods menggunakan sistem nilai tukar tetap yang dibangun berdasarkan standard emas-dollar. Berdasarkan aturan resmi dalam sistem Bretton Woods bahwa masing-masing negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan nilai emas. Dalam prakteknya, sistem ini telah menciptakan suatu nilai tukar tetap antara dollar AS dengan mata uang lain, dollar AS menjadi perantara bagi transaksi internasional dimana AS menetapkan nilai tukar mata uangnya dengan nilai emas yaitu $ 35 per ons emas.

Konvertibilitas merupakan syarat utama pelaksanaan sistem Bretton Woods. Pada masa awal pelaksanaan sistem Bretton Woods, Eropa dan Jepang memiliki cadangan devisa yang sedikit. Sedangkan pada waktu itu, Eropa dihadapkan pada upaya rekonstruksi pasca perang dan kebutuhan untuk mengimpor makanan, capital good,dll. Konsekuensi dari implementasi sistem Bretton Woods maka negara-negara di Eropa harus melakukan konversi mata uang mereka terhadap dollar atau emas. Minimnya cadangan devisa yang dimiliki di Eropa menyebabkan minimnya jumlah dollar yang beredar di Eropa ( dikenal dengan istilah dollar shortage ). Konvertibilitas yang memang merupakan syarat dalam sistem harus menunggu hingga Eropa mampu mengakumulasi cadangan devisa yang cukup. Hak konvertibilitas hanya dipegang oleh negara. Tingginya permintaan terhadap dollar dan minimnya jumlah dollar yang beredar dipasar menyebabkan harga riil dollar melebihi  harga yang ditetapkan yaitu $ 35 per ons emas.

Amerika Serikat melakukan stimulus melalui  pinjaman, bantuan dan pengeluaran militer sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah dollar yang beredar di dunia. Truman Plan dan Marshal Plan merupakan salah satu bentuk bantuan AS di Eropa Barat. Pada akhir  1950an, “private capital” mulai mengalir ke Eropa. Pada 1959, Sistem Bretton Woods mulai diterapkan di Eropa dan Jepang karena kondisi perekonomian mereka telah bangkit dari kehancuran pasca perang. Kebijakan Amerika Serikat membawa konsekuensi pada sistem dimana dollar AS menjadi asset cadangan utama system Bretton Woods (system primary reserve asset)(Oatly, 2019). Dalam menjalankan peran ini dollar AS menjadi mata uang utama sebagai cadangan devisa dan alat pembayaran internasional dan mengintervensi bursa devisa.  Konsekuensi selanjutnya pada sistem Bretton Woods yaitu bahwa stabilitas sistem tergantung pada kemampuan pemerintah AS untuk menukar dollar dengan emas dengan nilai $ 35per ons emas. Dengan demikian, negara mengambil peran penting dalam menciptakan stabilitas system Bretton Woods.

Daftar Pustaka

Mas’oed, M. (1994). Ekonomi -Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oatly, T. (2019). International Political Economy. New York: Routledge.

Ruggie, J. G. (1982). International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar economic order. International Organizations 36, 379-415. https://doi.org/10.4324/9781315251950-16

Citation

APA 7: Irmawati. (January, 2 2021). Sistem Bretton Woods: Kembalinya Peran Negara. Indonesian International Study Center. https://www.iirs-center.com/2021/01/02/sistem-bretton-woods-kembalinya-peran-negara/

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.