Terminologi Konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

Penulis: Hafizha Dwi Ulfa

Seiring dengan adanya perkembangan isu di suatu kawasan yang semakin kompleks dan membutuhkan hubungan timbal balik antar negara dalam penyelesaiannya, motivasi pembentukan kerjasama maupun pembentukan organisasi di tingkat regional pun kian meningkat. Fenomena ini terjadi pula pada Kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi perhatian dunia. Di kawasan Asia Pasifik ini, terdapat empat negara besar yang memiliki kekuatan pada bidang politik, ekonomi, dan militer serta pengaruh besar bagi kawasan besar tersebut. Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia.

Selain empat negara besar tersebut, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga berada pada Kawasan Asia Pasifik. ASEAN merupakan asosiasi sepuluh negara Asia Tenggara yang bergabung membentuk suatu komunitas untuk kepentingan bersama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi serta sosial dan budaya (Association of Southeast Asian Nations, 2018). Bergabungnya sepuluh negara Asia Tenggara tersebut dalam satu komunitas, menjadikan ASEAN sebagai subregional di Asia Pasifik yang berpengaruh dan diperhitungkan.

Saat ini terdapat momentum-momentum penting yang terjadi pada kawasan Asia Pasifik, diantaranya adalah sengketa perebutan wilayah di Laut China Selatan, di Laut China Timur, adanya kebangkitan China, dan meningkatnya anggaran pertahanan beberapa negara di Asia Pasifik. Tidak hanya pada Asia Pasifik, namun Samudera Hindia juga menjadi perhatian baru dunia internasional. Bergabungnya dua kekuatan Samudera tersebut disebut sebagai istilah Indo-Pasifik.

Terminologi Indo-Pasifik

Dilihat dari sisi geografis, Indo-Pasifik merupakan kawasan yang terbentang dari dua Samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kawasan ini juga penting karena merupakan jalur pelayaran paling penting di dunia atau sebagai jalur utama pergerakan perdagangan dunia yang menghubungkan kedua Samudera tersebut. Indo-Pasifik adalah wilayah multipolar yang menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) dan populasi dunia. Tingkat geopolitik di wilayah ini telah tumbuh sebagai akibat dari ketergantungan besar negara-negara pada rute lautnya untuk pengangkutan sumber daya energi dan perdagangan (Mishra, 2019). Negara-negara yang jatuh dalam cangkupan dari Samudera Hindia dan Pasifik yang luas dapat disebut sebagai negara-negara Indo-Pasifik.

Literatur terkini tentang konsep Indo-Pasifik masih dalam pembahasan mengenai akulturasi, organisasi, dan tujuannya (Bhatt, 2018). Indo-Pasifik pada awalnya berasal dari konsep geografis yang menggabungkan dua wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Chen, 2018). Indo-Pasifik sama halnya dengan Asia Pasifik yang lebih luas, merupakan kawasan yang terbentang dari dua Samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Istilah ini bukan hanya pertanda hubungan dari dua lautan tetapi kostruksi yang menghubungkan ekonomi di lautan ini. Samudera Hindia adalah halaman belakang berbagai negara berkembang, berbeda dengan Samudera Pasifik yang terdiri dari negara-negara maju (Bhatt, 2018).

Istilah Indo-Pasifik pertama kalinya diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada forum Quadrilateral Security Dialogue (QSD) pertama tahun 2007. Namun saat itu belum menjadi fokus utama negara-negara QSD, sehingga tidak banyak mendapatkan respon positif dari negara-negara peserta, terutama Australia yang secara terang-terangan menolak usulan dari Perdana Menteri Jepang tersebut. Berakhir dengan penolakan di awal usulan, ternyata istilah Indo-Pasifik semakin populer di kalangan akademisi dan pengamat, penggunaan Asia-Pasifik tetap mendominasi arah kebijakan seluruh negara tersutama presiden Amerika Serikat, Barack Obama (Pitter, 2017).

Saat itu, Konsep Indo-Pasifik Shinzo Abe menekankan pentingnya nilai-nilai universal dalam kebijakan luar negeri Jepang di berbagai kesempatan dan mencatat bahwa ‘Asia yang lebih luas’ ini akan berevolusi menjadi jaringan luas yang mencakup seluruh Samudera Pasifik, yang menggabungkan Amerika Serikat dan Australia. Dalam pertemuan tersebut, pada akhirnya Shinzo Abe membahas mengenai keamanan maritim sebagai alasan untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah ini harus dikonseptualisasikan di bawah satu payung, “as maritime states, both India and Japan have vital interests in the security of sea lanes” (Sahashi, 2019).

Pada tahun 2012, Shinzo Abe menerbitkan sebuah artikel berjudul “Asia’s Democratic Security Diamond” untuk mengusulkan koalisi keamanan baru yang terdiri dari Jepang, AS, Australia, dan India dalam upaya mengamankan Pasifik dan Samudera Hindia. Dalam artikel itu, Shinzo Abe menyarankan semua negara demokrasi yang berbagi nilai-nilai umum seperti kebebasan, aturan hukum, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar harus saling bekerjasama. Strategi Indo-Pasifik Shinzo Abe saat itu bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Pasifik dan Samudera Hindia (Kuo, n.d, hlm. 30).

Istilah Indo-Pasifik telah banyak mendapatkan antusiasme oleh Australia sebagai peta untuk mengemukakan realitas geopolitik yang muncul (Scott, 2013). Pada bulan Desember 2015, Shinzo Abe mengunjungi India dan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi. Kedua negara setuju untuk membentuk “Special Strategic and Global Partnership” dalam mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya membangun ketertiban di wilayah Indo-Pasifik berdasarkan prinsip-prinsip terbuka dan berdasarkan peraturan (Kuo, n.d, hlm. 31).

Tanggapan India untuk beralih dari konsepsi regional “Asia Pasifik” ke konstruksi “Indo-Pasifik” menimbulkan banyaknya berdebatan yang lebih luas tentang arah kebijakan luar negeri India, sekaligus masalah perkembangan ekonomi politik yang sedang dihadapi India. Perdebatan tersebut adalah mengenai manfaat mengadopsi konstruksi regional Indo-Pasifik. Namun, India justru memiliki visi dari Indo-Pasifik dalam kebijakan luar negerinya. Dari pada mempromosikan arsitektur keamanan regional, India berusaha mempertahankan otonomi strategisnya dan membentuk tata kelola regional yang berpotensi mendorong ekonomi domestiknya (Chacko, 2012).

Sejak 2014 ketika Perdana Menteri Narendra Modi menjabat, ia merevitalisasi undang-undang Act East Policy yang secara langsung menjadi landasan kebijakan konsep Indo-Pasifik India. Bersamaan dengan Act East Policy, padah tahun 2015, Angkatan Laut India mengumumkan strategi keamanan maritimnya yang baru (Visi Narendra Modi tentang SAGAR, dimana memperluas “wilayah kepentingan maritim” India ke seluruh Samudera Pasifik barat dan barat daya dan terlepas dari keterlibatan India dalam The Quad baru-baru ini (Kuo, 2018). Meskipun India mengadopsi gagasan “Indo-Pasifik”, motivasinya sangatlah berbeda dengan yang ada pada pemerintah Australia dan Amerika Serikat (Chacko, 2012). Daripada membawa India lebih dekat pada pandangan strategis Australia dan Amerika Serikat, adopsi konsep Indo-Pasifik India ingin menyajikan perbedaan yang lebih lanjut (Chacko, 2012).

Sementara di Amerika Serikat sendiri, konsep Indo-Pasifik telah muncul dalam pidato Hilary Clinton pada 2012 dalam the Defense Departement Strategic Plan. Namun, visi Amerika Serikat dari strategi Indo-Pasifik pertama kali ditetapkan oleh mantan Sekretaris Negara Rex Tillerson di Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Oktober 2017 (Center for Strategic and International Studies, 2017). Pada 12 November 2017 di Manila, Quadrilateral Security Dialogue (QSD) kembali digelar didasari akan kepentingan keamanan kawasan.

Tidak hanya negara-negara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, Pada tahun 2018 Indonesia sendiri mulai menyelami kembali gagasan baru pada Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo menyusun strategi baru dalam ‘Kerjasama Indo-Pasifik’ yang menggunakan proses ASEAN sebagai titik tumpu pada KTT ASEAN dan delapan mitra kerjasama ASEAN (Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru) di Singapura bulan April lalu. Pengumuman tersebut dikeluarkan pasca pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang menyatakan bahwa Indonesia akan berusaha membangun ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik melalui rangkaian arsitektur regional yang menyeluruh (Shekhar, 2018).

Konsep Pembentukan Indo-Pasifik ASEAN

Indonesia telah memimpin dorongan bagi ASEAN untuk menyatakan visinya terhadap Indo-Pasifik untuk dapat mengembangkan suatu wawasan  bersama (Collective Outlook) atau kerangka kerja dengan fokus terhadap beberapa bidang kerjasama yang relevan dengan perkembangan dinamika kawasan, yaitu maritim, konektivitas, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Proposal pemerintah Indonesia untuk Indo-Pasifik diresmikan pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada bulan januari tahun 2018. (Musyaffa, 2018). Pada Retreat Meeting para Pejabat Senior atau Senior Officials Meeting (SOM) membahas secara khusus konsep Asia Indo-Pasifik yang dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN. Pertemuan sepakat bahwa ASEAN perlu mengembangkan suatu wawasan bersama mengenai Konsep Asia Indo-Pasifik berdasarkan sentralitas ASEAN. Pertemuan juga telah menyetujui untuk semakin memperkuat prinsip-prinsip dasar, modalitas dan bidang kerjasama di bawah konsep kerjasama dimaksud (Kementrian Luar Negeri RI, 2018).

Pada tanggal 23 Juni 2019, KTT ASEAN ke-34 akhirnya sepakat mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang mencakup “Indo-Pasifik” dalam dokumen resmi ASEAN. Pembentukan ini konsisten dan berlandaskan pada prinsip sentralitas ASEAN melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN, berdasarkan dialog dan kerjasama, dan bertujuan untuk mendorong tatanan regional yang terbuka dan inklusif (Thi Ha, 2019). Dokumen AOIP yang disepakati, tentu saja merupakan hasil perundingan negara-negara ASEAN yang tidak terlepas dari inisiasi konsep Indo-Pasifik yang awalnya dikenalkan oleh Indonesia sejak 2018 oleh Menteri Luar Negri Indonesia, Retno Marsudi.

Gagasan Indo-Pacific Treaty Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Marty Natalegawa pada 16 Mei 2013 di Washington D.C. Marty Natalegawa mengemukakan gagasan Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation di kawasan Asia Pasifik yang sejalan dengan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang dimiliki oleh ASEAN Way. Melalui gagasan tersebut, Natalegawa menekankan bahwa perubahan di bidang ekonomi, keamanan dan politik dalam kawasan Indo-Pasifik tidak akan berakhir (Geogeriff, 2013). Kawasan Indo-Pasifik akan menghadapi tantangan-tantangan yang beragam atau multi-faceted challenges. Dalam melihat kawasan Indo-Pasifik memerlukan sebuah perspektif baru yang mempromosikan sebuah dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis. Kata “dinamis” mengacu pada pengakuan bahwa perubahan adalah melekat dan konstan terdapat di dalam kawasan. Sementara itu, kata “keseimbangan” berarti bahwa perubahan yang konstan tersebut tidak berimplikasi secara anarkis dalam hubungan antarnegara, baik karena pengaruh yang kuat dari satu negara, maupun karena kekacauan atau ketidakpastian yang dihubungkan dengan kawasan yang multipolar (Natalegawa, 2013). Maka dari itu pada tahun 2013, Marty Natalegawa membuat gagasan mengenai proposal Indo-Pacific Treaty.

Indonesia telah memimpin dorongan bagi ASEAN untuk menyatakan visinya terhadap Indo-Pasifik untuk dapat mengembangkan suatu wawasan bersama (Collective Outlook) atau kerangka kerja dengan fokus terhadap beberapa bidang kerjasama yang relevan dengan perkembangan dinamika kawasan, yaitu maritim, konektivitas, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pertama, kerjasama keamanan maritim. Diplomasi maritim pada dasarnya penting bagi negara yang dua per tiga wilayahnya adalah laut. Munculnya isu keamanan maritim didasari dengan adanya fungsi suatu wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga hal tersebut menjadikan keamanan maritim sebagai isu krusial bagi banyak negara di dunia (Susanto & Munaf, 2015).

Kedua, konektivitas. Daya saing kawasan industri ditentukan antara lain dari tersedianya infrastruktur terintegrasi dan  harga lahan yang kompetitif. Melalui peningkatan potensi kawasan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2014). Ketiga, Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 yang telah di adopsi oleh 193 negara anggota PBB pada bulan September 2015. Respon proaktif menunjukkan bahwa banyak pemerintah berkomitmen untuk berubah dan beberapa telah membuktikan bahwa mereka mampu berubah (United Nations and Asian Development Bank, 2017, hlm. 13). Dan tambahan kerjasama saat ASEAN Outlook on the Indo-Pacific disepakati pada tanggal 23 Juni 2019  adalah kerjasama ekonomi. kerjasama dalam bidang ekonomi ini menjadi terbuka dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang sudah ada untuk memperdalam intergrasi ekonomi, memastikan stabilitas ketahanan keuangan, memperkuat perdagangan dan investasi dengan mendukung implementasi the ASEAN Economic Community Blueprint 2025 dan perjanjian perdagangan bebas lainnya termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). (Association of Southeast Asian Nations, 2019, hlm. 5).

Sebagai negara ASEAN terbesar, Indonesia mempunyai peranan kunci di dalam upaya pengembangan ASEAN. Kerjasama regional ASEAN yang kuat memerlukan peran aktif kepemimpinan Indonesia. Asia Tenggara pada dasarnya berada di tengah kawasan yang penuh dengan kompetisi, dimana terdapat persaingan untuk memperluas pasar dan pengaruh negara-negara besar, dan merupakan wilayah yang memiliki resiko akan dominasi Amerika Serikat atau pun China, atau bahkan keduanya. Ancaman tersebut akan menghancurkan persatuan ASEAN. Posisi ini menyebabkan negara-negara ASEAN mengembangkan hubungan ekonomi yang kuat dengan China karena manfaat ekonomi yang dirasakannya. Alasan utama itulah, mengapa kepemimpinan ASEAN dengan Indonesia perlu mengambil sikap untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya di kawasan Asia Tenggara, dan secara bertahap juga memperluas perannya di kawasan Indo-Pasifik.

Masa depan ASEAN akan bergantung terutama kepada keputusan-keputusan di dalam ASEAN sendiri. Namun masa depan itu juga akan bergantung kepada keputusan-keputusan dari luar yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan besar. Seseungguhnya, ancaman paling besar bagi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional berasal dari kekuatan-kekuatan di luar ASEAN itu sendiri. Para pemimpin dan pembuat kebijakan ASEAN tidak mempunyai pilihan selain mengembangkan pemahaman yang mendalam atas dinamika yang menggerakkan hubungan ASEAN dengan kekuatan-kekuatan besar itu (Mahbubani & Sng, 2017).

ASEAN memiliki tugas untuk menjaga kesatuan negara-negara anggotanya dan stabilitas regional secara keseluruhan (Auliya & Yohanes, 2019). Maka dari itu, konsep Indo-Pasifik ASEAN harus mampu juga untuk membawa suatu pandangan yang cukup netral dan menyeimbangkan apa yang sudah tidak seimbang (Rumampuk, 2019). Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik membayangkan sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik yang dipimpin oleh mekanisme ASEAN, seperti KTT Asia Timur atau East Asia Summit (EAS), sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerjasama Indo-Pasifik, sambil mempertahankan format mereka. Lebih lanjut, ASEAN juga dapat berupaya mengembangkannya, jika perlu, kerjasama dengan mekanisme regional dan sub-regional lainnya di kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia pada bidang-bidang tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif yang relevan (Association of Southeast Asian Nations, 2019, hlm. 2).

Kepemimpinan ASEAN dalam EAS menjadi tantangan bagi relevansi peran ASEAN dalam menjalankan mekanisme ASEAN Way untuk menghadapi dinamika kekuatan-kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. EAS yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN Plus delapan negara mitra dialog formal ASEAN (Amerika Serikat, China, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Rusia, dan Selandia Baru) akan menjadi wadah negosiasi dan dialog yang bisa dijadikan ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, terlebih TAC ASEAN dengan mitra dialog diharapkan mampu menjadi pertimbangan  negara-negara EAS dalam mengambil tindakan. Lohman (2009) dalam Choiruzzad (2015, hlm. 121) mengatakan “Without Indonesia at its center, there is no ASEAN. And without ASEAN, each country in Southeast Asia would be forced to fend for itself in the face China’s meteoric rise”.

Dalam East Asia Summit terdapat kesepakatan negara-negara ASEAN yang menuntut tiga syarat sebagai pertimbangan untuk mengundang negara lain (diluar ASEAN Plus Three) yang ingin berpratisipasi. Pertama, negara itu merupakan mitra dialog penuh ASEAN. Kedua, negara tersebut mempunyai derajat hubungan yang substantif dengan ASEAN. Ketiga, mempunyai kemauan untuk menyetujui (accession) Perjanjian Persahabatan & Kerjasama ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation/TAC). Khusus mengenai persyaratan ketiga (accession to TAC), mantan Mentri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda dalam Association Southeast Asian Nations (2005) mengatakan bahwa,“TAC merupakan dokumen yang sangat penting dan berfungsi sebagai pedoman berperilaku di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu “TAC itu menjadi ukuran kerja sama EAS ke depan”.

Dengan begitu, posisi ASEAN sebagai driving force East Asia Summit adalah bahwa ASEAN akan selalu mempunyai posisi penting di dalam menentukan pergerakan East Asia Summit untuk mencapai apa yang telah ditetapkan menjadi tujuan bersama yaitu pembentukannya dalam jangka panjang, sebagai suatu Komunitas Asia Timur (East Asia Community). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peran ASEAN sebagai driving force memberikan makna bahwa cara-cara yang didasarkan atas pengalaman panjang ASEAN-lah (ASEAN Way) yang akan dijadikan standar bagi tercapainya tujuan East Asia Summit. Dalam hal inilah mengapa ASEAN perlu memanfaatkan perannya sebagai core organizer, doorkeeper, dan menjadi host bagi East Asia Summit (Dugis, 2015).

Di dalam situasi dimana ASEAN semakin diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan luar inilah, dirasakan perlunya memperthankan dan menjaga perannya sebagai driving force EAS. Jika ASEAN mampu memainkan peran ini dengan baik, maka tidak saja keluar ASEAN semakin diperhitungkan eksistensinya, tetapi ke dalam ASEAN akan semakin solid sekaligus dapat menepis kekhawatiran mengenai relevansi ASEAN. Dengan kata lain, sukses ASEAN menjaga perannya sebagai driving force EAS (jika ditambah dengan berbagai sukses konkrit EAS di masa depan) akan meningkatkan relevansi ASEAN (Dugis, 2015).

Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan banyaknya persaingan strategis antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN sekali lagi diminta menjadi pemimpin untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai tantangan dan peluang kedepannya, mengidentifikasi kepentingan ASEAN dalam lingkungan tersebut, mengembangkan konsensus tentang tanggapan yang paling tepat, dan cara bertindak bersama dalam ketegasan ASEAN mempromosikan pandangan tersebut. Keragaman orientasi kebijakan luar negeri negara-negara anggota ASEAN harus bisa menjadikan solusi bagi ASEAN untuk dapat mengembangkan pandangan yang inklusif (menciptakan hubungan yang damai berdasarkan rasa saling menghormati kepentingan negara-negara terkait) untuk mengupayakan suatu wilayah yang bebas dari pengaruh kekuatan besar di kawasan dengan mencapai keseimbangan dinamis tersebut (Natalegawa, 2018).

Kawasan Asia Pasifik di abad ke-21 ini menghadapi isu-isu keamanan yang semakin beragam, baik tradisional maupun non-tradisional yang mengganggu hubungan negara-negara antarkawasan dan perkembangan isu-isu tersebut tidak dapat dihindari lagi. Karena semakin kompleksnya isu-isu yang berkembang di kawasan Asia Pasifik, maka strategi yang selama ini bisa dipakai adalah berupa dialog-dialog dalam beberapa kerjasama keamanan, seperti dialog-dialog yang dilakukan dalam ASEAN Regional Forum (ARF) dianggap sudah tidak memadai untuk menghadapi tantangan keamanan yang sekarang dihadapi di kawasan (Acharya & Tan (Eds.), 2004).

Tandanya, ASEAN perlu merumuskan kembali pembentukan strategi keamanan yang baru. Namun, jika ASEAN membentuk komunitas keamanan yang baru, keberadaan ASEAN dan ARF akan dipertanyakan relevansinya. Dalam pilihan kontinuitas dan perubahan, jika negara-negara di kawasan lebih memilih menggunakan arsitektur keamanan ASEAN dan ARF, maka ASEAN akan disoroti terkait kemampuannya dalam mengerakan ARF menuju tahap diplomasi preventif maupun dalam menangani isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik (Acharya & Tan (Eds.), 2004). Untuk itu, disepakatinya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, diharapkan mampu menjawab penyelesaian atas adanya tantangan kawasan tersebut.

Penutup

Dinamika yang terjadi pada kawasan Indo-Pasifik, menyebabkan terjadinya perubahanan cara pandang Indonesia pada Indo-Pasifik, sehingga membutuhkan perspektif baru dalam melihat Indo-Pasifik. Untuk itu, Indonesia mencoba membangun gagasan mengenai Indo-Pasifik yang akhirnya diperkenalkan pada negara-negara anggota ASEAN sebagai corner stone Indonesia. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menjadi sangat penting bagi ASEAN sebagai pemain tunggal organisasi regional di kawasan, agar eksistensi norma ASEAN tetap bisa dijalankan melalui dialog yang menggunakan mekanisme ASEAN seperti East Asia Summit (EAS).

Referensi:

Acharya, A. & Tan, S. S. (Eds.). (2004). Asia Pacific Security Cooperation: Reconciling National Interest with Regional Order. M.E. Sharpe.

Association of Southeast Asian Nations. (2005, Desember 15). Chairman’s Statement of the First Asia Summit [Press Statement]. https://asean.org/?static_post=chairman-s-statement-of-the-first-east-asia-summit-kuala-lumpur-14-december-2005-2

Association of Southeast Asian Nations. (2018, November 13). Press Statement of Chairman on The 33rd ASEAN Summit [Press Statement]. https://asean.org/storage/2018/11/33rd_ASEAN_Summit_Chairman_s_Statement_Final.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2019, Juni 23). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Final Document at The 34th ASEAN Summit [Press Statement]. https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

Auliya, P. & Sulaiman, S. (2019). Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrume. Jurnal Universitas Jendral Achmad Yani: Global and Strategies, 13(1). 83. http://dx.doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.79-90

Bhatt, P. (2018). Evolving Dynamics in the Indo-Pacific: Deliberating India’s Position. Journal of Indo-Pacific Affairs 1(1). 53. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/JIPA/journals/Volume-01_Issue-1/06-F-Bhatt.pdf

Chacko, P. (2012). India and the Indo-Pacific: An Emerging Regional Vision. Indo-Pacific Governance Research Centre Policy Brief, (5). 1-7. https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2012-11/apo-nid32065.pdf

Center for Strategic and International Studies. (2017, Oktober 18). Defining Our Relationship with India for the Next Century: An Address by U.S Secretary of State Rex Tillerson [Press Statement]. https://www.csis.org/analysis/defining-our-relationship-india-next-century-address-us-secretary-state-rex-tillerson

Chen, D. (2018, Juni 04). The Indo-Pacific Strategy: A Background Analysis. ISPI. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis-20714

Dugis, V. (2015). Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik. Jurnal Global & Strategis19(1). 3-7. http://dx.doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.1-18

Georgieff, J. (2013, 17 Mei). An Indo-Pacific Treaty: An Idea Whose Time Has Come?. The Diplomat. http://thediplomat.com/2013/05/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose-time-has-come/

Kementrian Luar Negeri RI. (2020, 14 Mei). Laporan Kinerja Kementrian Luar Negeri Tahun 2018. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg==

Mishra, M. K. (2019, 2 Maret). Why The Indo-Pacific Region is Becoming A Global Hotspot. Asia Times. https://www.asiatimes.com/why-the-indo-pacific-region-is-becoming-a-global-hotspot/

Musyaffa, I. (2018, 8 November). Indonesia Kenalkan Konsep Indo-Pasifik pada KTT Asia Timur. AA. https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-kenalkan-konsep-indo-pasifik-pada-ktt-asia-timur/1305947

Lohman, W. (2009). Secretary Clinton’s Asia Trip: Indonesia’s Role in the Spotlight. The Heritage Foundation. Dalam Choiruzzad, S. A. B. (2015). ASEAN di Persimpangan Sejarah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Mahbubani, K. & Sng, J. (2017). ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace. NUS Press

Kuo, M., A. (2018, 25 Januari). The Origin of Indo-Pacific as Geopolitical Construct. The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/

Kuo, Y. (n.d.). Japan’s Roles in the Indo-Pacific Strategy. Prospect Journal of National Sun Yat Sen University, (19). 30-31. https://www.pf.org.tw/files/6236/8B3BC62D-6F19-4E23-8D96-3BBC3042464F#:~:text=India%2C%20and%20many%20other%20countries%2C%20Japan’s%20strategic%20choice%20in%20vigorously,U.S.%20and%20China%2C%20a%20stance

Natalegawa, M. (2013). An Indonesia Perspective on The Indo-Pacific. Center For Strategic and International Studies (CSIS).

Natalegawa, M. (2018). Does ASEAN Matter? A View from Within. ISEAS Yusof Ishak Institute Publishing.

Rumampuk, R. R. (2019, 28 Juni). Kementrian Luar Negeri RI. Personal Interview.

Sahashi, R. (2019). The Indo-Pacific in Japan’s Foreign Policy. (Strategic Japan Working Paper No.2). Center For Strategic and International Studies (CSIS). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/FINAL_Working%20Paper_Ryo%20Sahashi.pdf

Scott, D. (2013). Australia’s Embrace of the Indo-Pacific: New Term, New Region, New Strategy?. United Kingdom: Journal of Brunel University. 3. http://dx.doi.org/10.1093/irap/lct009

Shekhar, V. (2018). Is Indonesia’s ‘Indo-Pacific Cooperation’ Strategy A Weak Play?. PACNET. (47). 47. https://pacforum.org/wp-content/uploads/2018/12/180717_PacNet_47.pdf

Susanto & Munaf, D. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Diri. Gramedia Pustaka Utama.

Thi Ha, H. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Old Wine in New Bottle?. ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective, 51(1). https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_51.pdf

United Nations and Asian Development Bank. (2017). Asia-Pacific Sustainable Development Goals Outlook. United Nations. http://dx.doi.org/10.22617/TCS178699-2

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2014, 12 Oktober). the High-Level Political Forum on Sustainable Development [Press Report]. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2014/2&Lang=E

Citation APA 7
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.